Contoh artikel Budaya Politik Indonesia

Akankah Indonesia Berpolitik Bersih ?

Budaya Politik menurut Gabriel A. Almond dan Powell berpendapat bahwa budaya politik merupakan suatu konsep yang terdiri atas sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat temasuk pola-pola kecendrungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik merupakan segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Menurut Ramlan Surbakti, politik merupakan proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah. Jadi, secara umum dapat dikatakan, bahwa politik yaitu proses yang mengurusi roda pemerintahan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang aman, tertib, sejahtera, dan membawa kebaikan bagi masyarakat yang tinggal di suatu wilayah.

Namun, pada masa ini politik seringkali dianggap sebagai sebuah wadah kejahatan. Hal ini merupakan implikasi dari peristiwa yang selalu menghiasi para politikus yang terjerat berbagai kasus hukum. Seseorang atau kelompok tertentu memanfaatkan politik untuk mencapai tujuan pribadi.

Dengan politik, para politikus memainkan strategi yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan masing-masing tanpa memikirkan dampak yang merugikan masyarakat umum. Di sinilah dinamika politik mulai terjadi. Politik yang semula untuk merumuskan kebijakan yang menyejahterakan masyarakat menjadi ajang untuk meraih kepentingan pribadi.

Seiring berjalannya waktu, tidak jarang kita temui orang yang dulunya dianggap baik dalam kehidupan bermasyarakat, namun ketika terjun ke dunia politik, orang tersebut dianggap sudah mempunyai hati yang buruk layaknya mayoritas politikus yang terlibat skandal korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai kasus lainnya. Walhasil, politik diidentikkan sebagai wadah kejahatan kolektif yang terorganisir.

Contoh lainnya yang sering kita temui di Indonesia, bahwa politik di Indonesia sangat banyak ditemukan Kampanye Hitam yang biasanya sering dilakukan pada proses pemilihan pimpinan (dan pengurus) di pada organisasi tertentu (ormas, keagamaan, kegiatan sekolah, kampus, dan partai politik), dan yang paling umum dilakukan adalah pada kegiatan politik. Kampenya Hitam bisa bermakna memberitakan dan menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar (bahkan memutarbalikan) fakta, data, arsip, dan hasil yang telah ada/dicapai, berita, dan kabar bohong tentang seseorang (dan organisasi) yang menjadi kompetitor, lawan, dan saingan pada proses pemilihan. Dengan demikian, tujuannya adalah menimbulkan ketidaksukaan (bahkan kebencian) terhadap lawan, saingan, dan kompetitior, dan selanjutnya anggota organisasi, publik, atau pun komunitas tak memilih orang, institusi yang pokok pemberitaan pada Kampanye Hitam. Kira-kira seperti itulah, gambaran tentang Kampanye dan Kampanye Hitam.

Tergelitik oleh adanya ide dan pendirian suatu partai politik yang berbasis pada anak muda. Pendirinya, mengklaim partainya akan menjadi jawaban atas apatisme anak muda terhadap dunia politik di Indonesia, ditengah persepsi publik terhadap partai politik yang seolah terbelenggu pada stigma korupsi, kolusi dan nepotisme.

Partai ini bertekad untuk mengubah persepsi anak muda terhadap dunia politik. Bagi mereka, anak muda penting untuk dilibatkan karena anak muda mampu menghentikan kultur korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini. Partai ini menjadikan anak muda sebagai poros utama kegiatan partainya.

Hal ini dibuktikan dengan hanya menerima anak muda yang usianya maksimal 45 tahun sebagai pengurus partai. Partai politik tersebut kemudian diberi nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Perlu diingat, semua partai politik yang berdiri dan berkiprah di negeri ini berdasar pada semangat dan idealisme yang sama.

Menyebut diri masing-masing sebagai partai terbersih dan mempunyai semangat membangun negeri yang menggebu, namun setelah mereguk nikmat kekuasaan, mereka seolah-olah terlupa. Masih ingatkan, beberapa dari mereka yang sekarang terjerat dalam kasus korupsi pernah dengan lantang mengatakan “katakan tidak pada korupsi!” dalam kampanyenya.

Hasil survey Research and Consulting pada tahun 2016 ini, menempatkan partai politik sebagai lembaga yang paling rendah mendapatkan kepercayaan masyarakat yakni hanya sebesar 52%. DPR sebagai lembaga yang menampung partai politik juga mendapatkan nilai yang rendah, yakni sebesar 58%.

Jawaban dari masyarakat ketika ditanya bagaimana dengan politik saat ini, pasti akan banyak mengeluarkan jawaban-jawaban yang cenderung bernada negatif, seperti “politik itu kotor”, “politik itu sarang korupsi”, “politik ajang berebut kekuasaan”, atau “meraih jabatan dengan menghalalkan segala cara”. Jika melihat situasi Indonesia hari ini, tidak heran memang persepsi bahwa politik itu kotor masih cukup dominan di masyarakat. 

Lalu, bagaimana caranya PSI menciptakan politik bersih?, sebagai warga negara, ingin menyampaikan ide-ide yang syukur-syukur dapat diterima. Ide-ide itu adalah :

Pertama, jauhkan keterikatan kader dengan uang. Uang adalah pangkal soalan korupsi, biaya politik yang sangat tinggi yang harus dikeluarkan oleh mereka yang ingin jadi eksekutif maupun legilatif, mau tidak mau menyebabkan langgengnya praktek-praktek korupsi. Tentu tak ada manusia di dunia ini yang mau rugi, bagi mereka yang telah mengeluarkan banyak biaya, tentu setelah jadi mereka akan berusaha untuk mengembalikan biaya tersebut dengan segala cara. Hilangkan praktek mahar bagi kader yang di usung untuk menduduki peran-peran legislator dan eksekutif, terpenting minimalisir biaya politik.

Kedua, tingkatkan semangat nasionalisme para kader. Nasionalisme adalah modal awal dari kemajuan suatu bangsa, sebaliknya salah satu faktor kemunduran sebuah negara juga di latar belakangi atas kurang dan hilangnya semangat nasionalisme. Salah satu cara meningkatkan semangat nasionalisme adalah peningkatan apresiasi terhadap anggota atau kelompok masyarakat yang berusaha melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa.

Demikian pula dengan anggota atau kelompok masyarakat yang berhasil mencapai prestasi yang membanggakan di dunia internasional. Apresiasi ini dapat dilakukan dengan pemberian penghargaan dan kemudian prestasinya di blow up oleh media massa.

Ketiga, tingkatkan rasa takut kader pada Tuhan. Manusia yang lancang berbuat maksiat, dipastikan mereka tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, karena kurangnya ilmu mereka terhadap agama serta kurangnya kedekatan mereka kepada Tuhan.

Keempat, tingkatkan kemampuan berpolitik cerdas para kader melalui pendidikan politik secara terus menerus. Pendidikan politik bukan dengan cara dialog elitis, tapi dengan cara jaring asmara, melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Dimana minimal 75% hasil jaring asmara tersebut harus masuk dalam agenda kerja para kader.

Kelima, hindari politik balas budi. Politik balas budi ini menyulut suatu proses yang bernama bagi-bagi kekuasaan. Proses yang harus segera dienyahkan.

Keenam, terapkan prinsip-prinsip good governance dalam segala bentuk kegiatan kepartaian.

Ketujuh, hilangkan segala bentuk pemotongan gaji para kader ketika sudah jadi legislator maupun eksekutif dengan dalih apapun termasuk dalih iuran anggota, juga hilangkan dan lindungi dari pengajuan proposal permintaan dana dari berbagai fihak kepada mereka. Disinyalir pemotongan gaji serta pengajuan proposal permintaan dana ini merupakan cikal bakal korupsi.     

Terakhir, dalam rangka membangun demokrasi menjadi lebih baik, partai politik harus semakin jelas garis sikapnya. Dengan demikian, demokrasi yang lebih baik merupakan momentum untuk dimanfaatkan dalam membangun kehidupan yang lebih baik ditanah air.

Pada zaman sekarang ini tidak jarang kita mendengar statement, “Para ulama janganlah berpartisipasi dalam politik, karena politik adalah dunia kotor. Para ulama fokus saja pada pendidikan agama dan moralitas anak bangsa”.

Statement ini sering keluar dari mulut politikus kotor. Sekilas, ucapan tersebut memang terkesan benar. Akan tetapi, dibalik ucapan tersebuat terdapat sebuah makna supaya orang baik tidak terlibat dalam kancah politik. Hal ini bertujuan supaya para politikus kotor dapat menjalankan aksinya tanpa kendala yang sulit.

Kemudian, statement tersebut mengalir kepada masyarakat dan dianggap seolah-olah statement itu benar. Padahal, itu hanyalah salah satu trik untuk membelokkan fakta dari kebenaran. Implikasinya, banyak orang baik yang abai terhadap politik. Jadilah dunia politik dipenuhi oleh orang-orang kotor yang sarat dengan kepentingan pribadi. Di depan rakyat mereka ibarat susu, dan ketika di belakang, mereka hanyalah racun yang  mematikan.

Oleh karena itu, sudah saatnya orang-orang baik terjun ke dunia politik. Masyarakat sudah sangat jenuh dengan tindakan para politikus kotor yang sangat merugikan masyarakat.

Terlibatnya orang-orang baik dalam kancah dunia politik menjadi sebuah keharusan. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk membuang anggapan, bahwa dunia politk itu adalah dunia gelap, sehingga negara yang adil, makmur, dan sejahtera benar-benar dapat terbentuk.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Asnies Baswedan pernah berkata, “Sudah banyak sekali penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi, itu semua bukan semata-mata karena banyaknya jumlah orang jahat, tetapi karena orang baik atau orang yang tidak bermasalah memilih diam dan mendiamkan. Saya ingin mengajak orang-orang baik dan tidak bermasalah untuk masuk ke dalam kancah dunia politik agar pemerintahan kita bisa menjadi lebih baik serta bermartabat”.

Dengan banyaknya orang-orang baik yang berkecimpung dalam dunia politik, maka peluang terbentuknya kebijakan-kebijakan yang baik dan pro rakyat akan semakin besar. Dan kalau itu terjadi, akan terciptalah “good governance” yang dapat membawa kehidupan masyarakat menjadi aman, tertib dan sejahtera, serta menjadi negara yang kuat dan berdaulat.

Keinginan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) merupakan faktor penting dalam sebuah proses pembangunan. Ada empat elemen penting dari pemerintahan yang baik dan bersih yaitu (1) accountability, (2) transparancy, (3) predictability, dan (4) participation.

Pernyatann ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kesadaran bahwa tanpa keinginan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tidak mungkin melakukan pembangunan dengan baik.

Pengabaian terhadap good governance telah menjadi penyebab terhadap krisis keuangan yang terjadi di kawasan Asia. Krisis ini meluas menjadi ekonomi, sosial dan politik. Bahkan kemudian meruyak kepada krisis kepercayaan publik yang amat parah. Menurut Wanandi (1998) krisis ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum, kebijakan publik yang tidak transparan serta absennya akuntabilitas publik akhirnya menghambat pengembangan demokrasi dalam masyarakat.

Dalam hal ini kita harus jujur mengakui bahwa dunia politik kita masih memerlukan pendidikan etika secara serius dan kontinuitas. Kecurangan, politik uang dan korupsi yang semakin laten disinyalir masih berakar kuat dan mentradisi dalam tubuh politik Indonesia. Hampir di setiap festival pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia terjadi kecurangan dan kerusuhan yang menyeret masyarakat untuk terjun ke dalam konflik. Dan tak jarang pula konflik politik tersebut melebar menjadi konflik yang bernuansa SARA.

Selain itu banyaknya politisi yang bertarung dalam dunia politik ternyata menggunakan cara-cara yang tidak etis. Serangan fajar, money politic, saling serang antar kandidat hingga upaya memobilisasi massa untuk membatalkan rekapitulasi suara kerap kali menghiasi halaman utama media massa. Hal tersebut bisa segera kita ketahui karena politisi yang bertarung tersebut tidak mempunyai mental dan moral yang baik sebagai seorang politisi sejati. Sang politisi yang kalah selalu merasa tidak puas dan selanjutnya tradisi menggugat yang menang pun terjadi. Sebaliknya dalam pesta politik kita selalu mendengar isu seputar politik uang yang dilakukan kandidat politisi yang memenangkan kompetisi. Hal-hal tersebut semakin mempertegas kecenderungan politik pragmatis yang selalu menjadi orientasi para politisi. Komaruddin Hidayat lebih mempopulerkan gaya politik tersebut dengan istilah politik panjat pinang. 

Ia mengatakan: Kultur politik Indonesia persis tercermin dalam lomba panjat pinang yang amat digemari rakyat tiap memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Di sana tak ada pemenang sejati, karena konsep kemenangan hanyalah akibat kejatuhan yang lain dan itu pun dengan cara menginjak sesama teman sendiri.

Pernyataan tersebut cukup menggambarkan bagaimana proses festival panggung politik kita yang masih saja belum jauh dari carut-marut. Walaupun pihak panwaslu melaporkan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi berjalan sukses, tetapi tidak bisa dipungkiri kita kerap mendengar sentilan miring kecurangan dan politik uang yang terjadi. Saya pun dalam hal ini tidak bermaksud menyalahkan pihak panwaslu atau panitia pemilu karena saya yakin mereka telah berusaha keras dalam menyukseskan setiap kegiatan pemilu. Yang menjadi titik tekan adalah bagaimana para kandidat yang bertanding untuk bersikap legowo dan etis dengan mempertimbangkan standar hati nurani: apakah yang dilakukan itu benar? Sisi-sisi negatif perpolitikan yang telah diungkapkan tersebut sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan atau bersikap pesimis terhadap dunia politik kita. Hal tersebut justru untuk mendiagnosa penyakit apa yang sedang terjadi dan mencari akar permasalahannya.

Melihat realitas politik yang terjadi saat ini, tentu kita segera sadar akan urgensi penerapan etika politik. Etika politiklah yang mengarahkan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil (Paul Ricoer: 1990). Tujuan etika politik adalah untuk kritis terhadap praktek kekuasaan. Karena politik yang dijalankan tanpa etika akan selalu menimbulkan konflik dan berorientasi pada kemenangan dan kekuasaan bukan pada semangat untuk membangun bersama.

Realitas di lapangan membuktikan politisi kita saat ini cenderung berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan sehingga menimbulkan gambaran politik yang pragmatis dan oportunis. Menurut hemat saya, gaya politik para politisi tersebut semakin memperburuk citra politik negeri ini. Mereka lebih mengutamakan bahasa ekonomi dan bahasa politik pragmatis dalam pergulatan politik tanah air.

Sudah seyogyanya para politisi beralih dari politik oportunis pragmatis ke politik etis. Tidak lagi menggunakan cara-cara miring untuk mencapai kemenangan serta berlomba menampilkan kualitas moral dan intelektual kandidat. Jika selama ini para politisi hanya menjual janji dan promosi, mulai saat ini “barang dagangan” harus diganti dengan menjual platform-platform (gagasan) dan program kerja nyata yang memihak kalangan grassroot. Ide-ide yang ditawarkan harus tidak mengabaikan konsep bagaimana membangun kebijakan publik yang tidak kontra dengan keinginan masyarakat. Karena masyarakat sekarang sudah jenuh akan perilaku penguasa yang seringkali berkoalisi dengan pengusaha.

Dengan berlandaskan politik yang beretika tentunya tayangan festival pesta politik yang nantinya diselenggarakan mampu menjadi suatu tontonan yang memuaskan semua kalangan. Antara pihak yang menang dan yang kalah tidak terjadi ketegangan yang memicu konflik horizontal. Masing-masing pihak bisa bekerjasama dalam membangun Negeri tercinta ini. Hingga pada akhirnya secara langsung maupun tidak para politisi telah mewariskan politik yang bersih di Indonesia.

Daftar Pustaka

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2 (2014), Yana Suryana, Yudi Supriyanto, Khilya Fa’izia

http://nitehawkripper.blogspot.co.id/2011/06/budaya-politik-di-indonesia.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik

http://www.kompasiana.com/opajappy/kampanye-hitam-kebiasaan-politik-berorientasi-kuasa-dan-kekuasaan_54f71c04a3331137648b458b

http://www.qureta.com/post/menuju-politik-bersih

http://www.qureta.com/post/politik-bersih

http://www.kompasiana.com/gun4w4n/adakah-politik-bersih_551b3190a333118e23b65cdf

http://kotakita.weebly.com/wacana/analisis-perilaku-politik-idealisme-vs-realitas

Asian Development Bank, (1997), Governance : Promoting Sound Development Management, ADB.